Koleksi Perpustakaan

Ngunwanul Ushul Fi Ushulil Fiqhi

Usul Fikih

Roudhotun Nadzir wa Jannatul Manadzir

Usul Fikih

Syathoo wa Armanusa

Siroh

Code-switching in a Multilingual Environment

Wanita hamil dalam undang-undang syariah dan undang-undang Islam di Brunei

Pregnant women according to Islamic law in Brunei.

The Status of the Dhimmī in Islamic Law

Cerpen-cerpen Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

Survival of Brunei

Isu-isu ekonomi

Economic and social conditions in Brunei from the perspective of Islamic economy.

Sepintas lalu dermasiswa Jabatan Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam tahun 1950-1984

History on Islamic learning and scholarship from Jabatan Hal Ehwal Ugama in Brunei, 1950-1984.

Catatan perjalanan jema'ah haji Brunei Darussalam dari tahun 1956 hingga 2004

History and the administration of Brunei Muslim pilgrims and pilgrimages from 1956 to 2004.

Tujuh serangkai dari perspektif sejarah

On administration and constitution in Brunei.

Survival Brunei

History of Brunei.

Radikalisme Sekte Wahabiyah

Wahabi

Pemikiran politik Islam tematik

On Islam and politics and social problems in Indonesia.

Pemikiran politik Islam Indonesia

Political thought of Islam in Indonesia.

Islam dan Demokrasi Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993

Mayoritas (sekitar 88 persen) rakyat Indonesia adalah Muslim. Meskipun Islam tidak disebutkan dalam konstitusi negara Indonesia, ia mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sosial dan politik di negara ini. Sejak berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia pada akhir abad ke-13, Islam telah menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan nilai-nilai, norma-norma, dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Islam telah membantu untuk menjaga, mempertahankan dan bahkan menjadi simbol identitas dan ciri khas rakyat Indonesia serta oposisinya terhadap kekuasaan asing kolonial Belanda.1 Di era Indonesia modern sekarang ini, Islam tetap berfungsi sebagai tolok ukur moralitas dan tingkah laku bagi umat Islam. Ia menjadi salah satu input (masukan) yang penting dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan bahkan menjadi pemberi legitimasi terhadap proses pembangunan politik, terutama terhadap masalah-masalah yang mendasar, seperti persoalan dasar negara serta kekuasaan dan otoritas.2 Tanpa legitimasi dari Islam, proses pembangunan politik atau pembangunan nasional pada umumnya tidak akan berjalan secara efektif. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Sosiologi politik Islam

On Islam and politics in Indonesia.

Masyarakat Sipil Islam dan Demokratisasi Di Indonesia - Jejak Pustaka

Buku ini menjelaskan tentang peran pentingnya civil society atau masyarakat sipil dalam proses demokratisasi khususnya dalam mengembangkan civic culture atau civic engagement yang sangat penting untuk mengembangkan kemapanan nilai-nilai demokrasi karena demokrasi bukanlah suatu proses yang dapat dikembangkan begitu saja dengan menginstalasi kelembagaan politik.

Peta Ideologi Ummat Islam Pada Sistem Demokrasi di Indonesia: Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa

Peta ideologi umat Islam dalam perhelatan pilpres 2019 terpolarisasi menjadi tiga kelompk, yaitu memilih basis agama, memilih dengan basis kompetensi, dan memilih secara apatis-pragmatis. Pada kelompok pertama lebih didominasi oleh pesantren-pesantren salafiyah-tradisional, pada kelompok kedua oleh pesantren modern. Sedangkan untuk kelompok ketiga lebih banyak didominasi oleh pesantren salafiyah-tradisional, terutama yang berdomisili di perdesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa, pilihan dan peta umat Islam dalam bingkai demokrasi masih dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik yang cenderung pragmatis. Sedangkan bagi kelompok kedua, beranggapan bahwa demokrasi berasal dari Barat dan tidak dikenal dalam dunia Islam. Oleh karena itu demokrasi harus ditolak. Ketika demokrasi dimaknai pemberian suara orang per orang dalam pilpres misalnya, maka suara orang saleh akan sana nilainya dengan orang yang tidak saleh. Dalam pandangan mereka, sistem demokrasione man one vote tidak sesuai dengan politik luhur Islam.